DISINFORMASI
Beredar informasi di media sosial Facebook berupa tangkapan layar berita televisi tentang Kementerian Agama (Kemenag) menunjuk dua orang nonmuslim menjadi petugas haji. Diklaim, dua orang nonmuslim tersebut akan menjadi petugas haji di Makkah dan Madinah.

PENJELASAN
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jalahoaks, diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar. Tangkapan layar berita yang diunggah dapat dilihat tayangan ulangnya melalui kanal Youtube Kompas TV Pontianak dengan judul “Kemenag Pare-Pare Libatkan Pegawai Beragama Kristen & Katolik Jadi Petugas Haji” yang tayang pada 14 Mei 2024.

Dalam berita, diterangkan bahwa dua orang nonmuslim tersebut hanya menjadi petugas haji untuk persiapan pemberangkatan jemaah calon haji dari Parepare, Sulawesi Selatan (Sumsel). Keduanya hanya bertugas melayani dan menjaga barang bawaan para calon jemaah sebelum pemberangkatan.

Adapun, klaim di media sosial pun sudah mendapat respon dari Kemenag Sumsel. Dilansir dari sulsel.kemenag.go.id (17/05/2024), pihak Humas Kemenag Parepare menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan hal yang wajar dan tidak ada suatu aturan yang dilanggar. Dua orang nonmuslim yang terlibat lebih tepatnya disebut sebagai panitia pemberangkatan jemaah haji.

Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan (Mengantar dan Menjemput) Jemaah Haji asal Kota Parepare yang tergabung pada Kloter UPG 3 dikatakan hanya sebatas mengantar jemaah sampai ke Embarkasi UPG di Asrama Haji Sudiang, bukan menjadi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang berangkat ke Saudi Arabia.

“Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji asal Kota Parepare terdiri dari Pegawai Kementerian Agama dan berbagai unsur pada Pemerintah Daerah Kota Parepare, seperti Bagian Kesra Setdako, Dinas Kesehatan, Polresta, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo. Tidak ada suatu keharusan semua petugas tersebut harus beragama Islam,” tulis Humas Kemenag Parepare.

Klarifikasi serupa juga disampaikan oleh pihak Kemenag Pusat. Dilansir dari kemenag.go.id (20/05/2024), Juru Bicara Kemenag, Anna Hasbie, juga memastikan dua pegawai tersebut bukanlah petugas haji, melainkan panitia pemberangkatan jemaah haji.

"Kita sudah memastikan bahwa dua pegawai non Islam itu dilibatkan hanya sebagai bagian dari panitia pemberangkatan jemaah haji," kata Anna Hasbie.

Anna menjelaskan, kepanitiaan yang melibatkan pegawai lintas agama juga terjadi dalam banyak kegiatan Kementerian Agama. Misalnya, Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) di sejumlah daerah juga melibatkan umat Islam. Demikian juga dengan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), dalam kepanitiannya juga melibatkan pegawai nonmuslim.

"Jadi ini wilayahnya kepanitiaan untuk bersama, bergotong royong, menyukseskan acara. Adapun pada hal-hal yang sifatnya peribadahan, itu tentu menjadi wilayah masing-masing pemeluk agama, tidak ada campur aduk" tegas Anna.

Lebih jauh Anna menambahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dalam proses kepanitian penyelenggaraannya, tentu melibatkan beragam unsur, tidak hanya Pegawai Kementerian Agama, tapi juga pegawai Kementerian/ Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya.

KESIMPULAN
Informasi tentang Menteri Agama mengangkat dua pegawai nonmuslim sebagai petugas haji di Makkah dan Madinah, adalah tidak benar. Faktanya, dua pegawai nonmuslim tersebut hanya bertugas sebagai bagian dari panitia pemberangkatan jemaah haji, bukan petugas haji di Makkah dan Madinah.

SUMBER FAKTA:

1. https://tirto.id/klaim-2-orang-nonmuslim-jadi-petugas-haji-bagaimana-faktanya-gYRy

2. https://youtu.be/_Rzc8yMRWUY?si=n6UlD8wWOnneLS7h

3. https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/viral-berita-pegawai-kristen-jadi-petugas-haji-kemenag-parepare-sampaikan-ini-KmT5B

4. https://www.kemenag.go.id/nasional/pegawai-non-islam-di-parepare-bukan-petugas-haji-tapi-panitia-pemberangkatan-jemaah-bvjG6