[HOAKS] - RELEASE KETUA FORUM WARGA KOTA TENTANG DUGAAN PENYELEWENGAN DANA BANSOS PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMPROV DKI JAKARTA


Kategori Informasi: Disinformasi
Kategori Hoaks: Konten/ Informasi Sesat (Misleading Content)
Selasa, 14 Apr 2020

DISINFORMASI
Beredar pesan berantai melalui aplikasi WhatsApp yang memuat release dari Ketua Forum Warga Kota (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, berjudul "Distribusi Bantuan Pemerintah Pusat untuk Warga Miskin dan Rentan Miskin di Jakarta". Dalam release tertanggal 11 April 2020 tersebut diserukan ajakan untuk mengawal dan mengawasi distribusi paket Bantuan Sosial dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 600.000 per paket per keluarga bagi warga miskin dan rentan miskin yang terdampak wabah Covid-19. Diduga telah terjadi penyelewengan dana bantuan sosial, karena yang dibagikan Pemprov DKI Jakarta hanya Rp 149.500 per paket per keluarga.

PENJELASAN
Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 380 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi DKI Jakarta mulai berlaku pada tanggal 10 s/d 23 April 2020.

Dalam Siaran Pers Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dipublikasikan pada situs resmi ppid.jakarta.go.id (13/04/2020) berjudul “Program Bansos PSBB Pemprov DKI Jakarta, Dari Pendataan Hingga Mekanisme Distribusi” dijelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program Bantuan Sosial (Bansos) selama masa PSBB yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19. Target penerima bansos sebanyak 1,2 juta KK yang bermukim di Provinsi DKI Jakarta, dan didistribusikan selama 9-24 April 2020.

Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemprov. DKI Jakarta ini terdiri  dari paket komoditas bahan pangan pokok, yaitu beras 5 kg (1 karung), bahan makanan berprotein (2 kaleng), minyak goreng 0,9 liter (1 bungkus), biskuit (2 bungkus), masker kain (2 buah), dan sabun mandi (2 batang). Tidak ada pemberian bantuan berupa uang tunai. 

Program bansos tersebut adalah bersumber dari realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta, bukan bersumber dari bantuan/ pendanaan Pemerintah Pusat seperti yang disebutkan oleh Ketua Fakta dalam release tanggal 11 April 2020 tersebut.

Adapun tujuan dari Program Bantuan Sosial  PSBB COVID-19 Pemprov DKI Jakarta dan Program Bantuan Sosial Pemerintah Pusat adalah bersama-sama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bantuan pangan dalam kondisi penanganan wabah Covid-19, namun berbeda dalam hal mekanisme, bentuk, dan waktu penyaluran bantuan.

Dilaporkan dalam kompas.com (08/04/2020), Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan menanggung 2,6 juta warga miskin dan rentan miskin di Provinsi DKI Jakarta selama PSBB. Santunan disalurkan melalui bantuan sosial berupa paket kebutuhan pokok. Teknis pemberian bantuan masih dibahas, tetapi ditargetkan cair dua pekan ke depan. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Pepen Nazarudin, mengatakan ada 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin di Jakarta. Data diperoleh dari laporan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan kepada pemerintah pusat.

”Pemerintah Provinsi Jakarta menanggung 1,1 juta jiwa. Sisa 2,6 juta jiwa akan dikelola oleh Kemensos,” tutur Pepen (08/04/2020).

Proses penyelenggaraan Program Bansos PSBB Covid-19 Pemprov DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan mekanisme pendataan (pengumpulan data, verifikasi, dan validasi data) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyediaan informasi publik terkait daftar penerima bantuan sosial akan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku sesuai dengan amanat Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KESIMPULAN
Informasi tentang dugaan penyelewengan dana bantuan sosial dari Pemerintah Pusat kepada Pemprov DKI Jakarta yang dibagikan hanya Rp 149.500 per paket per keluarga padahal anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 600.000 per paket, adalah tidak benar. Faktanya, Program Bansos PSBB Covid-19 Pemprov DKI Jakarta adalah bersumber dari realokasi APBD Provinsi DKI Jakarta dan bukan bersumber dari pendanaan/bantuan dari Pemerintah Pusat. 

SUMBER FAKTA:

  1. 1. https://ppid.jakarta.go.id/view-pers/1206-SP-HMS-04-20202. https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/10/090200265/psbb-jakarta-mulai-berlaku-apa-saja-bantuan-yang-didapatkan-warga-?page=33. https://bebas.kompas.id/baca/metro/2020/04/08/paket-bantuan-sosial-disalurkan-di-dki-jakarta-dalam-dua-pekan-ke-depan/

Bagikan: