DISINFORMASI

Beredar melalui aplikasi WhatsApp tentang Surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/808/2.1-BKD perihal Permohonan Dana Pengamanan Pelaksanaan Pilkada yang memuat permohonan bantuan dana kepada perusahaan dan BUMN/BUMD di wilayah DKI Jakarta. Adapun permohonan bantuan dana tersebut dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020.

PENJELASAN

Berdasarkan hasil koordinasi Tim JalaHoaks dengan Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta (06/10/2020), diperoleh informasi bahwa foto surat yang beredar tersebut adalah hoaks yang telah dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu juga ditemukan klarifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam akun resmi kominfo.go.id (06/10/2020) tentang sebuah foto surat dengan isi serupa yang beredar di Kalimantan Utara, dan surat tersebut telah dinyatakan sebagai hoaks. Setelah ditelusuri lebih lanjut surat serupa juga telah beredar di berbagai kota, kabupaten, dan provinsi di Indonesia dan juga telah dinyatakan sebagai hoaks.

KESIMPULAN 

Informasi tentang permohonan bantuan dana pengamanan pelaksanaan Pilkada yang ditujukan pada perusahaan dan BUMN/BUMD adalah tidak benar. Faktanya, Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa surat tersebut adalah hoaks. 

SUMBER FAKTA:

1. 1. Tata Usaha Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. https://kominfo.go.id/content/detail/29912/hoaks-surat-permohonan-bantuan-dana-pengamanan-pelaksanaan-pilkada-2020-mengatasnamakan-gubernur-kalimantan-utara/0/laporan_isu_hoaks3. https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4371936/cek-fakta-hoaks-surat-pemprov-jawa-barat-minta-dana-untuk-pengamanan-pilkada-2020?utm_source=lpfeed&utm_medium=lpfeed&utm_campaign=3914676 3914782 39160724. https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/153000365/-hoaks-surat-permohonan-bantuan-dana-pengamanan-pilkada-dari-gubernur