[DISINFORMASI]
Beredar unggahan di Facebook yang menyatakan bahwa 545 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ditangkap karena kasus korupsi.

[PENJELASAN]
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jalahoaks, diketahui bahwa informasi yang beredar tidak benar. Dilansir dari kompas.com (11/02/2026), informasi 545 anggota DPR RI ditangkap pada Februari 2026 karena kasus korupsi tidak memiliki landasan fakta. Sebab, jumlah anggota DPR RI pada periode 2024—2029 adalah 580 dan bila ada 545 anggota DPR RI ditangkap maka akan muncul di berbagai pemberitaan nasional.

Adapun, terkait jumlah 545 yang disebutkan dalam narasi itu diketahui bukan merujuk kepada jumlah anggota DPR RI, melainkan anggota DPRD. Hal itu mengacu kepada artikel dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tayang di antikorupsi.org pada 11 Januari 2026. Pada artikel itu terdapat data yang bersumber dari catatan ICW yang menyebut terdapat 545 anggota DPRD terjerat korupsi pada periode 2010—2024.

Data itu dipaparkan dalam konteks kritik terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD yang disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah partai politik, namun ICW menyodorkan data yang menunjukkan bahwa hal yang sama masih dapat terjadi ketika kepala daerah dipilih oleh legislatif di daerah. Hal itu tidak terlepas dari kerentanan anggota DPRD dalam melakukan korupsi. Ruang transaksi politik dalam pilkada oleh DPRD berpeluang besar untuk terjadi dan bahkan menjadi semakin sulit diungkap karena terjadi di ruang tertutup yang sulit diakses oleh publik.

[KESIMPULAN]
Informasi tentang 545 anggota DPR RI ditangkap pada Februari 2026, adalah tidak benar. Faktanya, tidak ditemukan adanya berita tentang sejumlah 545 anggota DPR RI terjerat kasus korupsi.

SUMBER FAKTA:

1. https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/02/11/132600782/-klarifikasi-tidak-benar-545-anggota-dpr-ri-ditangkap-pada-februari

2. https://antikorupsi.org/id/catatan-koalisi-masyarakat-sipil-untuk-kodifikasi-uu-pemilu-petaka-demokrasi-di-balik-pemilihan