DISINFORMASI

Beredar postingan di Facebook yang menyatakan Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak menzalimi koruptor.

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jalahoaks diketahui bahwa klaim postingan itu tidak benar. Dari penelusuran Tim Jalahoaks tidak ditemukan ada pernyataan dari Ketua DPR RI Puan seperti yang ada dalam postingan Facebook.

Adapun, dari penelusuran Tim Jalahoaks ditemukan video berjudul “Kejagung Gak Boleh Dzalim ke Koruptor Meskipun Mereka Bersalah” yang tayang di kanal Youtube GARUDA TV pada tanggal 5 Juni 2025. Video itu berisikan pernyataan Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Selasa, 20 Mei 2025.

Dalam rapat tersebut, dia meminta agar Kejaksaan Agung tidak bersikap berlebihan dalam menindak pelaku korupsi. Menurutnya, meski korupsi adalah tindak kejahatan, proses hukum tidak boleh sampai menzalimi pelakunya. Dia juga menyoroti cara penegak hukum menghitung kerugian negara yang dinilai kurang adil.

Politisi dari Fraksi PKB itu mengkritik metode perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dia menilai, dalam banyak kasus, nilai kerugian yang dipublikasikan terlalu bombastis dan seolah hanya bertujuan untuk membangun opini publik. Hasbiallah menekankan agar penegakan hukum dijalankan secara objektif, tanpa tekanan dari keinginan masyarakat yang menginginkan ketegasan ekstrem.

Dengan demikian, pernyataan dengan substansi permintaan untuk tidak menzalimi koruptor bukan berasal dari Ketua DPR RI Puan Maharani melainkan Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas.

KESIMPULAN

Postingan di Facebook yang menyatakan Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Kejagung tidak menzalimi koruptor adalah tidak benar. Faktanya, permintaan tidak menzalimi koruptor terlontar dari Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas, bukan Puan Maharani.

SUMBER FAKTA:

1. https://www.youtube.com/watch?v=LJIB8YGRJKY