DISINFORMASI
Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook tentang Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut penerapan hukuman mati untuk para koruptor termasuk pelanggaran HAM.

PENJELASAN
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jalahoaks, Kompas.com (08/06/2026) melaporkan bahwa tidak ditemukan pernyataan Pigai yang menyebut hukuman mati bagi koruptor melanggar HAM. Pigai justru menyampaikan bahwa praktik korupsi termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM. Menurutnya, tindak korupsi dapat membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah.

"Para pelakunya (korupsi) sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Pelanggar HAM. Bukan pelanggar HAM berat ya. Mereka melakukan pelanggar HAM," ucapnya.

Dia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan pengampunan terhadap koruptor. Sebagai keseriusan dari pernyataannya, Pigai kemudian mengusulkan agar praktik korupsi dimasukkan ke dalam domain HAM pada revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dengan begitu, pelaku korupsi dapat diadili melalui dua mekanisme, yakni sistem peradilan pidana (criminal justice system) di pengadilan umum dan sistem peradilan HAM (human rights justice system) di pengadilan HAM.

Selain itu, dikutip dari idntimes.com (09/06/2026) bahwa KemenHAM menegaskan unggahan di media sosial yang mencatut nama Menteri HAM Natalius Pigai terkait korupsi dan hukuman mati adalah hoaks, bukan pernyataan resmi kementerian.

KESIMPULAN
Informasi tentang Menteri HAM Natalius Pigai menyebut penerapan hukuman mati untuk para koruptor termasuk pelanggaran HAM, adalah tidak benar. Faktanya, Menteri Pigai justru menyampaikan bahwa praktik korupsi termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM karena dapat membuat masyarakat menderita, kemiskinan meningkat, dan pendidikan semakin rendah.

SUMBER FAKTA:

1. https://www.kompas.com/cekfakta/read/2026/06/08/143200482/-hoaks-natalius-pigai-sebut-hukuman-mati-untuk-koruptor-melanggar-ham

2. https://www.idntimes.com/news/indonesia/cek-fakta-pigai-dukung-koruptor-boleh-hidup-tenang-tolak-hukuman-mati-00-sbfjr-jqlm68