DISINFORMASI

Beredar video di TikTok yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan DPR RI.

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jalahoaks diketahui bahwa klaim video tersebut tidak benar. Dilansir dari tempo.co (04/09/2025), cuplikan foto dalam video yang beredar di TikTok menyunting foto dari artikel berjudul “Rapat Paripurna Terakhir, Puan Serahkan Tanda Penghargaan ke Anggota DPR” yang tayang di detik.com pada 30 September 2025.

Foto yang ada di artikel detik.com itu mendokumentasikan rapat paripurna terakhir DPR RI penutupan masa jabatan 2019-2024. Dalam rapat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyematkan tanda penghargaan kepada anggota DPR.

Mengacu kepada laporan tempo.co,  pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menegaskan DPR tidak bisa dibubarkan secara konstitusional. UUD 1945 hasil amandemen menyebut DPR tak bisa dibubarkan sebagai bagian dari sistem presidensial dan mekanisme checks and balances. Ia juga mengingatkan bahaya jika DPR dibubarkan karena pemerintah akan berjalan tanpa kontrol. “Dilakukan secara non-konstitusional pun tidak semudah itu,” ujarnya, Selasa, 26 Agustus 2025.

Dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona menilai tuntutan masyarakat membubarkan DPR sah sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Namun, ia menegaskan hal itu tak bisa menjadi dasar hukum. “Koreksi hanya bisa dilakukan lewat pemilu, bukan dengan membubarkan DPR,” kata Yance, pada hari yang sama.

Selain itu, dari penelusuran lanjutan, tidak ditemukan adanya pernyataan Presiden Prabowo berencana membubarkan DPR RI.

KESIMPULAN

Video di TikTok yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan DPR RI adalah tidak benar. Faktanya, mengacu kepada UUD 1945 hasil amandemen, DPR tak bisa dibubarkan sebagai bagian dari sistem presidensial dan mekanisme checks and balances.

SUMBER FAKTA:

1. https://www.tempo.co/cekfakta/keliru-presiden-prabowo-resmi-membubarkan-dpr-2066661

2. https://news.detik.com/berita/d-7565352/rapat-paripurna-terakhir-puan-serahkan-tanda-penghargaan-ke-anggota-dpr