DISINFORMASI

Beredar video di Facebook yang menyatakan bahwa anggota TNI sedang memarahi Kepala Desa (Kades) karena penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran.

PENJELASAN

Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jalahoaks diketahui bahwa video tersebut adalah tidak benar.

Berdasarkan hasil uji forensik digital melalui proses pemindaian menggunakan instrumen HiveModeration mengonfirmasi adanya manipulasi dalam video tersebut. Hasil analisis menunjukkan indikasi kuat bahwa konten tersebut merupakan produk rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence) dengan tingkat probabilitas mencapai 99,9 persen.

Berdasarkan UU RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Jadi, fungsi pengawasan dan audit bansos secara konstitusional merupakan ranah BPK serta lembaga pengawas terkait seperti BPKP atau Inspektorat, bukan merupakan tugas pokok TNI.

KESIMPULAN

Video yang beredar di Facebook mengenai anggota TNI sedang memarahi Kepala Desa (Kades) karena penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran adalah tidak benar. Faktanya, video tersebut adalah hasil manipulasi teknologi (Deepfake) dan TNI tidak berwenang mengaudit penyaluran bantuan sosial.

SUMBER FAKTA:

1. https://hivemoderation.com/ai-generated-content-detection

2. https://bit.ly/UUNomor15Tahun2006